Pendidikan Arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan dan Hubungannya dengan Profesi Arsitek di Indonesia


Ada satu pertanyaan kritis yang perlu saya tanyakan di sini. Apakah teman2 alumni di IAAU merasa perlu disebut sebagai 'Insinyur'? Ada banyak gelar : gelar profesi, gelar akademik, dll

Sekarang sudah ada UU Keinsinyuran, sebentar lagi akan ada UU Arsitek (masih digodok di DPR dengan Pemerintah). Kalau Ir. setelah lulus akan perlu ikut Program Pendidikan Insinyur yang merupakan kerjasama universitas dengan PII / Persatuan Insinyur Indonesia (ada 40 PT yang mendapat mandat dari Menteri Ristek Dikti untuk menjalankan program ini). Pak Sandi dulu membangun PPAr - Program Profesi Arsitek. Sudah ada MoU IAI dengan 14 Prodi Arsitektur termasuk Prodi Arsitektur Unpar. Program IAI ini sudah berjalan sejak 2009.

  • PPAr - Program Profesi Arsitek
  • PPIr - Program Profesi insinyur

Kalau kita menyebut diri Ir. maka kita harus patuh kepada UU Keinsinyuran. Mungkin juga sebaiknya masuk PII / Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau kita akan mau patuh kepada UU Arsitek maka mungkin mulai harus membiasakan diri untuk menyebut diri 'Arsitek'. Para lulusan Prodi Arsitektur tentu masih tetap bisa menjadi Ir. kalau memang mau, tapi mungkin akan mempunyai kompetensi & kewenangan berbeda nanti setelah kedua UU ini terwujud.

Di level ASEAN dalam konteks MEA sudah ada MRA (Mutual Recognition Arrangement). Yang diatur di bidang Jasa Konstruksi ada 2 (dan memang Cuma 2 saja, tidak ada lagi yang lain, dan hal ini menunjukkan bahwa profesi arsitek memang diatur khusus dan istimewa):

  • ASEAN MRA on Architectural Services 
    salah satu produk peraturan ini adalah AA / ASEAN Architect
  • ASEAN MRA on Engineering Services 
    produk aturannya adalah ACPE / ASEAN Chartered Professional Engineer

Bila kita akan menyebut diri Ir. di Indonesia, maka kalau kita berada di konteks ASEAN, tidak bisa dengan sendirinya bisa diakui sebagai Insinyur / Engineer / ACPE. Tapi kalau kita ber SKA Arsitek dan menyebut diri Arsitek, bukan Insinyur, maka kita bisa diakui di ASEAN sebagai Arsitek juga, bila perlu kita bisa mendapatkan kualifikasi AA / ASEAN Architect.

Mandat yang diterima 40 Rektor Perguruan Tinggi membuat beberapa situasi yang membingungkan. Para Rektor yang sedang giat mempersiapkan PPIr ada juga yang meminta Prodi Arsitektur masuk dalam PPIr ini tanpa memahami perbedaan Profesi Arsitek dan Profesi Insinyur. Prodi Arsitektur tidak bisa masuk dalam PPIr. Bila nantinya PPIr ini berjalan, tentunya akan membuat kepastian bagi para lulusannya untuk bisa bergelar profesi Insinyur, tapi tidak akan serta merta dapat bergelar profesi Arsitek karena memang ranah profesi dan kompetensinya berbeda.

Sebentar lagi situasi Keprofesian kita akan berubah, bila UU Arsitek terwujud. Profesi Arsitek di Indonesia akan dilindungi Undang-Undang & itu akan ada konsekuensinya kepada teman-teman yang masih akan berprofesi sebagai arsitek. Juga kepada yang bukan jadi arsitek.

Di Singapura, tidak sembarang orang bisa menyebut diri arsitek. Keteledoran dan ketidaktahuan ini bisa menyebabkan seseorang ditangkap polisi hanya karena mengaku sebagai arsitek di depan publik. Yang ada menurut hukum, ‘by law’ di Singapura, seorang Arsitek harus berkualifikasi Registered Architect. Hanya yang QP / Qualified Person yang bisa tandatangan IMB. 

Di Indonesia sekarang kalau mau berpraktek arsitek dengan benar menurut UU Jasa Konstruksi 1999, kita harus punya SKA Arsitek. Nanti pasca UU Arsitek terbit akan diganti menjadi STRA / Surat Tanda Registrasi Arsitek. SKA berlaku nasional sebagai bukti kompetensi. IPTB / SIBP adalah produk pengendali Pemda untuk mengontrol para ahli yang bekerja di wilayahnya. Para pemegang IPTB / SIBP inilah yang berhak menandatangani IMB. 

Soal Sebutan Profesi

Di Malaysia atau di beberapa negara Persemakmuran, lazim para arsitek menyandang sebutan Akitek, Arsitek atau disingkat Ar. (bukan Ir.) di depan namanya sebagai gelar profesi.

Di beberapa negara lain, kebiasaan mencantumkan ,IAI, AIA atau FRAIA atau RIBA di belakang nama arsitek itu sudah lazim di dunia profesi arsitek. Hal ini lebih kepada kebanggaan kepada asosiasi profesi. Di beberapa negara itu memang profesi arsitek sudah diakui sebagai satu-satunya asosiasi profesi arsitek seperti RIBA / Royal Institute of British Architects yang memang langsung dilindungi Ratu Inggris.

UU Arsitek

Di dalam RUU Arsitek nanti yang diatur ada 3 hal:

  1. Sertifikasi
  2. Registrasi
  3. Lisensi

Sekarang yang sudah ada adalah:

  • SKA : Sertifikat Keahlian
    bagi para ahli, di antaranya adalah Arsitek, yang salah satu syaratnya adalah lulusan perguruan tinggi.
  • SKT : Sertifikat Ketrampilan
    tukang, drafter, mandor di dalam ini adalah lulusan politeknik, sekolah kejuruan dan lulusan D3, sekarang bahkan ada D4 (!) tapi D4 tidak sama dengan S1 yang 4 tahun

Untuk penjelasan ini lebih lanjut bisa baca UU Jasa Konstruksi 1999

Lisensi sudah ada di 2 daerah, DKI Jakarta & Batam. Dulu namanya SIBP / Surat Ijin Bekerja Perencana, tapi sekarang namanya IPTB / Ijin Pelaku Teknis Bangunan berdasarkan Pergub 132 / 2007

Instrumen yang harus ada: Perda Bangunan Gedung. Di Jakarta ada Perda BG no 7/1991, dan sudah diperbarui dengan Perda BG no 7/ 2010 yang lebih normatif. IAI tidak punya yurisdiksi, yang punya yurisdiksi adalah negara atau pemerintah. Yurisdiksi IAI adalah terbatas hanya kepada anggotanya saja. Maka dari itu diperlukan UU Arsitek. Buah dari UU Arsitek adalah lembaga baru yang namanya Dewan Arsitek Indonesia. Di banyak negara disebut sebagai Board of Architects atau Architect Council. Yang bisa menjadi arsitek tentu hanya yang sekolah arsitektur. Tapi dimungkinkan jalur tidak normal disebut sebagai RPL / Rekognisi Pengalaman Lampau.

Jadi dimungkinkan itu orang-orang yang bukan lulusan sekolah arsitektur punya STRA / Lisensi Arsitek karena pengalamannya yang telah teruji. Cuma mestinya jalur tidak normal ini memang akan lebih berat dari jalur normal karena khusus. Proses yang akan baru nanti di Indonesia juga adalah proses magang & ujian arsitek yang akan diselenggarakan Dewan Arsitek Indonesia 

Di negara maju hal ini seperti sudah lumrah. Kelaziman seperti ini yang harus dikejar Indonesia agar bisa bersaing dengan negara lain. Bukan cuma hanya karena bisa dibilang 'jago desain' saja, atau 'kualitas otak & desain nya tidak kalah’. Maka masyarakat nya juga yang perlu paham bahwa hal seperti ini yang menghambat kita bisa bersaing di luar negeri, bahkan juga akan bisa kalah di negeri sendiri karena arsitek asing sudah lebih siap dalam pranata keprofesiannya.

Untuk proyek besar multinasional di Bandung 5 tahun lagi, misalnya: Arsitek lulusan Unpar bisa gigit jari tidak bisa mengerjakan proyek itu hanya karena tidak bisa punya ‘Professional Indemnity Insurance / PII’. ’Professional Indemnity Insurance’ ini hanya bisa diberikan kepada arsitek Indonesia bila di Indonesia sudah punya UU Arsitek / ‘Architect Act’, arsitek nya ‘certified’ atau ‘registered’ atau ‘licenced’. Di Indonesia pengaturannya akan ada di Pemerintah Provinsi. Memang tugas berat. Mayoritas Pemda kita tidak mampu memahami hal ini. Tapi akan lebih runyam kalau kalangan akademik kita tidak mampu paham pranata ini. Tantangan terberat adalah bukan karena arsiteknya tidak paham, tapi karena Pemerintah & masyarakatnya yang tidak paham. Pemerintah Daerah di Indonesia tidak terlalu patuh dan takut kepada Kementerian PUPR, tapi lebih takut kepada Kementerian Dalam Negeri. Maka dalam pemberlakuannya nanti memang sudah disiapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Di Indonesia ada 514 Kabupaten & Kotamadya. 373 sudah punya Perda Bangunan Gedung. Pemberlakuan perda ini akan memerlukan TABG / Tim Ahli Bangunan Gedung - seperti TPAK di Jakarta. Ini amanat UU Bangunan Gedung 2002. Jadi sebetulnya semua pemda sejak 2002 kecuali DKI Jakarta & Batam selama ini sudah melanggar UU.

Akan ada juga TACB / Tim Ahli Cagar Budaya yang akan bekerja di semua Kabupaten / Kotamadya itu. Bayangkan berapa banyak arsitek yang diperlukan untuk mengisi semua posisi itu. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Bayangkan: IAI Jabar harus mempunyai minimal 27x4 arsitek ahli yang harus mengisi tugas itu. Apa sudah ada ancang-ancang Prodi Arsitektur Unpar untuk mulai memahami hal ini? Dulu ada mata kuliah Pokok-pokok Perkotaan & Pemukiman & soal-soal hukum agraria. Sekarang akibat pemotongan jumlah SKS maka beban pemahaman ini akan diserahkan kepada pembinaan calon arsitek di IAI Jawa Barat. Bisa jadi hal ini akan diberikan di PPAr di Prodi Arsitektur Unpar.

Kimukti Utama:

Sampai saat ini, di Indonesia jarang terjadi kecelakaan fatal akibat bangunan, karena mutu pendidikan kita yang baik dibandingkan negara2 lain. Namun bangunan di Indonesia akan semakin kompleks, sehingga sudah saat nya ada aturan yg baik dan baku juga

Juhara:

Sebetulnya sudah banyak yang fatal. Cuma hukum di Indonesia masih bisa dibeli. Dengan banyak perubahan yang positif, Indonesia akan jadi lebih baik. Kalau tidak Indonesia akan terjajah oleh ketidakberadaban.  Oleh otak kita sendiri yang tidak mau maju & menjadi lebih beradab. Indonesia besar & luas. Indonesia juga beragam & tidak monolitik. Perbedaan kondisi geografis setiap daerah sangat berbeda dengan daerah lainnya. Mungkin bisa dibandingkan dengan California yang ada di patahan gempa & di New York yang mungkin lebih stabil dalam ‘Seismic Law’nya.

Kimukti Utama:

Ada aspek lain, contohnya ADA hak utk penyandang cacat yang bisa merubah total aturan arsitektur.

Juhara:

Indonesia sudah punya Undang-undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas, baru diketuk Maret 2016 lalu. Cuma IAI tidak diajak rembuk. Jadi isinya lebih ke ‘Social Law’ dibanding punya amanat lebih luas ke ‘Building Code’. Banyak UU salah kaprah di Indonesia karena politiknya masih euphoria. Sebuah situasi yang bisa dilihat sebagai ‘Opportunity loss’.

Giving Back

IAAU now requires significant private support to maintain its status as a great institution.

Give Now

Quick Links

Need Architects

Please Support Our Sponsors: